Muhammad Abduh

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Desember 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 4 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Desember 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2024)

Suap

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (2024-12-13). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 160 juta

4 tahun penjara (PN Tipikor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor13 Desember 2024	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN, Terdakwa II MAHDI ARIS, Terdakwa III SUHARLAN, Terdakwa IV RICKY RACHMAWANTO, Terdakwa V WARDOYO, Terdakwa VI MUHAMMAD ABDUH dan Terdakwa VII RAMADHAN UBAIDILLAH A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	4 tahun Denda Rp 200 juta Uang pengganti Rp 160 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 13 Des 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.