Kusyono Aditama bin Achmadi Usman

Paling lambat sekitar Juni 2025. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Februari 2023, putusan terakhir Maret 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Pangkal Pinang (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Pangkal Pinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp (2023-02-03). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2 tahun penjara (PN Tipikor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Pangkal Pinang (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor3 Februari 2023	PN Tipikor Pangkal PinangNomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp H ., Bin Achmadi Usman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa Kusyono Aditama, S . H ., Bin Achmadi Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; H ., Bin Achmadi Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun Denda Rp 50 juta
Banding15 Maret 2023	PT Bangka BelitungNomor 4/PID.TPK/2023/PT BBL Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 3 Februari 2023 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp, yang dimohonkan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp Mahkamah Agung, 3 Feb 2023
• Putusan Banding Nomor 4/PID.TPK/2023/PT BBL Mahkamah Agung, 15 Mar 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.