Indra Wardana bin Rumanto Sandi

Paling lambat sekitar April 2026. Dihitung dari putusan: pidana penjara 2 tahun 6 bulan (subsider denda 6 bulan), putusan pertama Maret 2023. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2023)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk (2023-03-16). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 366 juta

2 tahun 6 bulan penjara (PN Tipikor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2023)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor16 Maret 2023	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Menyatakan Terdakwa INDRA WARDANA BIN RUMANTO SANDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? KORUPSI ?sebagaimana dalam dakwaan primer ; Membebaskan Terdakwa INDRA WARDANA BIN RUMANTO SANDI oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ; Menyatakan Terdakwa INDRA WARDANA BIN RUMANTO SANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? KORUPSI ? sebagaimana dalam dakwaan subsider ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA WARDANA BIN RUMANTO SANDI oleh karena itu… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	2 tahun 6 bulan Denda Rp 100 juta Uang pengganti Rp 366 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Mahkamah Agung, 16 Mar 2023

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.