Eko Pantiyono bin Alm. Tupan

Paling lambat sekitar September 2024. Dihitung dari putusan: pidana penjara 1 tahun 10 bulan (subsider denda 2 bulan), putusan pertama Agustus 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Pinang (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg (2022-08-30). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 223 juta

1 tahun 10 bulan penjara (PN Tipikor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Pinang (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor30 Agustus 2022	PN Tipikor Tanjung PinangNomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg Tupan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Eko Pantiyono Bin Alm. Tupan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ? tindak pidana korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum; Tupan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	1 tahun 10 bulan Denda Rp 50 juta Uang pengganti Rp 223 juta

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg Mahkamah Agung, 30 Agu 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.