Carto

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Februari 2028. Dihitung dari putusan: pidana penjara 10 tahun (subsider denda 6 bulan), putusan pertama Februari 2022. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2022)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst (2022-02-11). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 1,4 miliar

10 tahun penjara (PN Tipikor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Jakarta Pusat (2022)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor11 Februari 2022	PN Tipikor Jakarta PusatNomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Menyatakan Terdakwa CARTO, SH Bin SARWIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menerima suap sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	10 tahun Denda Rp 300 juta Uang pengganti Rp 1,4 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Mahkamah Agung, 11 Feb 2022

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 27 Oktober 2026. Kirim koreksi.