Berryatna Eka Putra

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Kirim koreksi.

Perkara korupsi di PT Pontianak (2026)

Kejaksaan

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Ptk (2026-06-10). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 6 miliar

6 tahun penjara (PN Tipikor 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Ptk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PT Pontianak (2026)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor10 Juni 2026	PN Tipikor PontianakNomor 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Ptk M E N G A D I L I: Menyatakan terdakwa BERRYATNA EKA PUTRA, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?Korupsi secara Bersama sama? sebagaimana Dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa BERRYATNA EKA PUTRA, S.E tersebut, dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari ; Menjatuhkan pidana tambahan kepada… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	6 tahun Denda Rp 500 juta Uang pengganti Rp 6 miliar
Banding16 Juli 2026	PT PontianakNomor 11/Pid.Sus-TPK/2026/PT PTK Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Ptk tanggal 10 Juni 2026 yang dimintakan banding tersebut; Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Ptk Mahkamah Agung, 10 Jun 2026
• Putusan Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2026/PT PTK Mahkamah Agung, 16 Jul 2026

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 22 Oktober 2026. Kirim koreksi.