Andri Triyono bin

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar Januari 2029. Dihitung dari putusan: pidana penjara 8 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama Mei 2024, putusan terakhir Desember 2024. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2024)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg (2024-05-07). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 5,6 miliar

8 tahun penjara (PN Tipikor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Palembang (2024)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor7 Mei 2024	PN Tipikor PalembangNomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg Bin Saimanterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwauntukmembayar Uang Pengganti sejumlah Rp5.583.127.524,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	8 tahun Denda Rp 500 juta Uang pengganti Rp 5,6 miliar
Kasasi MA16 Desember 2024	Mahkamah AgungNomor 8202 K/PID.SUS/2024 Menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, Permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima Dokumen putusan di Direktori MA ↗	Tidak mengubah pidana

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg Mahkamah Agung, 7 Mei 2024
• Putusan Kasasi MA Nomor 8202 K/PID.SUS/2024 Mahkamah Agung, 16 Des 2024

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.