Ahmad Zainal Abidin Arif bin Drs. Aminuddin

Paling cepat dapat bebas bersyarat sekitar September 2029. Dihitung dari putusan: pidana penjara 7 tahun (subsider denda 4 bulan), putusan pertama September 2025. Belum dikonfirmasi dengan data lembaga pemasyarakatan atau pemberitaan; remisi dan pembebasan bersyarat dapat membuat masa pidana lebih singkat.

Dalam data kami baru tercatat putusan tingkat pertama atau banding; putusan kasasi/peninjauan kembali belum ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Profil ini disusun otomatis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (identitas dan catatan amar putusan) dan diperbarui berkala. Ada yang keliru? Laporkan.

Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2025)

Kejaksaan Mahkamah Agung

Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan PN Tipikor Tanjung Karang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk (2025-09-25). Ringkasan disusun otomatis dari catatan amar Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Uang pengganti: Rp 2 miliar

7 tahun penjara (PN Tipikor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)

Putusan perkara Perkara korupsi di PN Tipikor Tanjung Karang (2025)

Tingkat	Putusan	Pidana penjara
Pengadilan Tipikor25 September 2025	PN Tipikor Tanjung KarangNomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk Aminuddin Syarif, M.Pd. (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi yang dilakukan secara berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah… Dokumen putusan di Direktori MA ↗	7 tahun Denda Rp 300 juta Uang pengganti Rp 2 miliar

Sumber

Dokumen resmi

• Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk Mahkamah Agung, 25 Sep 2025

Sebagian rincian (nomor perkara, tanggal, atau status terkini) belum dapat dicocokkan dengan dokumen resmi. Isian yang tidak terkonfirmasi dibiarkan kosong. Diperiksa per 25 Oktober 2026. Kirim koreksi.